STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

PPID UPTD SMAN 1 KALUKKU

A. Tujuan dan Ruang Lingkup

SOP ini menjadi pedoman sekolah dalam menghadapi pengajuan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi/Pusat setelah pemohon tidak puas atas tanggapan Atasan PPID.

B. Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
• Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008;
• Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
• Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

C. Kualifikasi Pelaksana

• Atasan PPID, PPID, dan Tim Keberatan;
• Memahami tahapan mediasi dan ajudikasi non-litigasi Komisi Informasi;
• Mampu menyiapkan dokumen pembuktian dan jawaban tertulis.

D. Keterkaitan

• SOP Layanan Informasi Publik lainnya yang berlaku di PPID sekolah.

E. Peralatan dan Perlengkapan

• Komputer/laptop dan printer
• Pemindai (scanner) dan mesin fotokopi
• Buku register / aplikasi register layanan informasi
• Formulir-formulir PPID dan alat tulis
• Lemari arsip dan akses internet

F. Peringatan

Ketidakhadiran termohon tanpa alasan yang sah dalam sidang Komisi Informasi dapat berakibat putusan tanpa kehadiran sekolah.

G. Pencatatan dan Pendataan

• Salinan seluruh surat dari dan ke Komisi Informasi;
• Berita acara mediasi, putusan, dan tindak lanjut putusan.

H. Prosedur / Uraian Kegiatan